Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014. Selain dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan, ia juga diakui merupakan aktivis organisasi dan akademisi.

Yasonna Hamonangan Laoly

Tempat lahir: Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Tanggal lahir: 27 Mei 1953.

Pria 61 tahun ini resmi menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini sebelumnya merupakan legislator di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004-2009. Ia pun dikenal sebagai aktivis organisasi dan akademisi.

 

Ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan lulus pada 1978. Yasonna kemudian melanjutkan pendidikannya ke Virginia Commonwealth University, Amerika Serikat, dan lulus pada tahun 1986. Setelah itu, penganut Kristen Protestan yang berasal dari suku Nias ini meraih gelar Doktor di North Carolina University, AS, pada 1994.

 

Yasonna memulai kariernya sebagai profesional dengan menjadi pengacara pada 1978 hingga 1983. Ia pernah menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983. Kemudian ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999).

 

Terkait pengalaman organisasi, Yasonna diketahui aktif di BPC GMKI Medan pada 1976. Ia pun pernah menjabat Wakil Bendahara KNPI Medan pada 1983, kemudian menjabat Ketua BKS PGI-GMKI Pusat periode 2009-2014. . Ia terlibat dalam kepengurusan PDI-P Sumatera Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Yasonna menjabat Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut pada 2000-2005.

 

Adapun kariernya sebagai anggota legislatif adalah anggota DPRD Sumatera Utara pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatera Utara I. Di parlemen ia duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.

 

Beberapa catatan penghargaan yang pernah diperoleh Yasonna antara lain Outstanding Graduate Student Award Virgina Commonwealth University 1986, Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society 1987, dan Sigma Iota International Honor Society 1993.

 

Yasonna menjadi sorotan setelah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait sengketa kepenguruan Partai Golkar pada 10 Maret 2015. Kubu Aburizal Bakrie menilai kebijakan Yasonna sebagai Menkumham yang mengakui kepengurusan Agung Laksono merupakan pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Sebab kebijakan itu telah mencampuri urusan internal partai dan mendahului putusan pengadilan atas sengketa dua kubu di Partai Golkar.

 

Partai Golkar kubu Munas Bali yang menunjuk Aburizal Bakrie sebagai ketua umum pun mengadukan Yasonna kepada Polisi, karena kebijakannya sebagai menteri dinilai ada indikasi menyalahgunakan wewenang dan memanipulasi putusan Mahkamah Partai Golkar atas sengketa dua kubu.

 

Pimpinan Partai Golkar kubu Aburizal Bakkrie yang diwakili Sekretaris Jenderal Idrus Marham mendatangi Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) di Jakarta pada Selasa 17 Maret 2015.

 

Idrus menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar, tidak ada satu pun kubu yang disahkan atau diakui. Tetapi Menteri Yasonna telah memanipulasi putusan itu dengan mengakui kepengurusan hasil Munas di Ancol, Jakarta, dengan Ketua Umum Agung Laksono.

 

Usulan hak angket pun bergulir di parlemen. hak angket itu mengemuka belakangan ini di kalangan anggota DPR setelah Yasonna dianggap ikut campur dalam sejumlah urusan internal partai, seperti Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.

 

Yasonna menanggapi isu hak angket yang ditujukan kepadanya sebagai reaksi yang bersifat terlalu personal. Namun, ia mengaku terbuka atas kritik, jika ada yang tak sepakat atas kebijakan yang telah dikeluarkannya.

 

Menurut Yasonna, keputusan yang ia ambil telah sesuai dengan prosedur dan berlandaskan fakta. Ia tak menampik apabila ada pihak-pihak yang tak suka dengan keputusannya. Sebab, menurut dia, ini merupakan konsekuensi dalam memutuskan perkara dua orang yang berselisih.