Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda menyampaikan bahwa semua jabatan di luar ketua umum partai, bahkan presiden pun tidak memiliki otoritas dalam kandidasi calon presiden (capres).
"Ketua umum partai politik itu pemilih. Tapi, jabatan di luar ketua umum politik sekalipun presiden sebenarnya tidak memiliki otoritas dalam kandidasi," kata Hanta Yuda di program Bicara Politik Metro TV, Rabu (17/5/2023).
Dalam menjalankan sejumlah aktivitas politik, semua pihak harus taat dan tunduk pada aturan konstitusi, menjunjung tinggi regulasi perundang-undangan dan etika politik.
Presiden Jokowi belakangan dikritik lantaran cawe-cawe urusan capres dan cawapres, Presiden Jokowi malah semakin konsisten untuk menunjukkan antusiasmenya dalam urusan pilpres 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut dirinya akan melakukan bisikan kuat kepada partai-partai yang koalisinya belum selesai mengenai nama capres hasil Musra.
"Yang bisa mencalonkan itu partai atau gabungan partai, sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat, kepada partai-partai yang juga koalisinya belum selesai. Jadi, kalau saya sampaikan sekarang untuk apa," ujar Presiden Jokowi dalam memberikan sambutan pada acara Musyawarah Rakyat (Musra), di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, (14/5/2023).
