Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyakatan mau cawe-cawe dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Keputusan Jokowi untuk cawe-cawe itu, menurut Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti legal dilakukan karena ada aturannya. Namun, ada hal yang harus diperhatikan.
"Bagaimana kita bisa menjamin bahwa pemerintahan dengan seluruh fasilitas itu tidak digunakan untuk kepentingan pemenangan satu kandidat tertentu. Di situ tantangannya," ujar Ray dalam wawancara Medcom Hari Ini, Rabu, 31 Mei 2023.
Ray menerangkan bahwa keinginan Presiden Jokowi untuk cawe-cawe tidak bisa dilarang. Tapi, kata dia, tetap ada hal yang patut untuk dipelototi.
"Petama, secara formal (pengawasan) dilakukan oleh Bawaslu. Kedua, dilakukan kita sendiri sebagai masyarakat, baik itu melalui media massa atau diri sendiri," ujar Ray.
Ray membeberkan salah satu pengawasan yang bisa dilakukan terhadap cawe-cawe oleh Presiden, yakni memastikan penggunaan fasilitas negara. Termasuk, penggunaan struktur di bawah Presiden yakni menteri, ASN, polisi, TNI, dan lainnya.
"Kalau itu yang dilakukan itu persis seperti di zaman orde baru," sebut Ray.
Selanjutnya yang harus diawasi ialah, penggunaan politik anggaran. Ray mencontohkan bila tiba-tiba banyak bergulir program bantuan sosial.
"Program bansos tujuannya untuk memikat pemilih dengan bansos yang digulirkan," ungkap Ray.
Terakhir, berlaku tidak adil. Misal, ungkap Ray, Presiden Jokowi selalu menggandeng capres tertentu.
"Padahal kalau dicari-cari enggak ada keterkaitannya. Tapi saat bersamaan, kandidat lain dibiarkan sendiri," jelas Ray.
Menurut Ray, faktor di atas harus diperhatikan secara teliti. Jangan sampai faktor-faktir tersebut dipakai untuk pemenangan kandidat capres tertentu.
"Kita tetap harus mengimbau bahwa Presiden harus berlaku netral. Tapi itu imbauan. Tinggal Presiden mengambil, mau mendahulukan aturan atau mendahulukan etik," ujar Ray.
