Cianjur: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Suharyanto mendorong Pemerintah Kabupaten Cianjur agar menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempabumi Cianjur Magnitudo 5,6.
Suharyanto mengingatkan bahwa saat ini pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas proses penanggulangan bencana tersebut.
“Tidak mungkin BNPB dengan Satgas ini terus menerus ada di Cianjur, harus segera mulai siap-siap juga. Keberadaan pemerintah pusat dengan TNI dan segenap unsur lainnya ya lambat laun akan meninggalkan Kabupaten Cianjur,” ungkap dia, Selasa, 6 Juni 2023.
Menurut Suharyanto, seluruh jajaran forkopimda Cianjur wajib membantu kerja bupati melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa. Terlebih, soal pemenuhan hak-hak masyarakat sebelum pemerintah pusat benar-benar melepaskan pendampingan.
"Dibantu Pak Bupatinya. Karena urusan bencana sudah tingkat rehabilitasi dan rekonstruksi, sudah kembali ke pemerintah daerah," tegas dia.
Terkait perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi gempa bumi Cianjur, Suharyanto menyebut pemerintah pusat sudah menghabiskan anggaran hingga Rp1,9 triliun.
Ke depan, ia menghendaki agar Pemkab Cianjur menghitung lagi jumlah kerusakan rumah dan siapa saja yang berhak menerima program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sejauh ini, lanjut Suharyanto, masih banyak koreksi pada laporan pemda terkait penanggulangan pascabencana, terutama permasalahan jumlah rumah rusak dan penerima hak. Hal ini penting mengingat kelanjutan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sudah masuk fase keempat.
“Tahap satu dua tiga sudah tersalur Rp1,9 triliun, tapi rata-rata ada koreksi. Makanya di tahap empat ini saya minta dicek lagi betul-betul. Jumlah rumah yang harus diperbaiki di tahap empat tidak bisa (dilanjutkan sampai) tahap lima," jelasnya.
Terkait laporan dugaan oknum bermain dan merugikan masyarakat serta menghambat progres rehabilitasi dan rekonstruksi, Suharyanto meminta TNI dan Polri melakukan upaya penegakan hukum. Ia juga menekankan agar segera diambil langkah tegas dan tepat sasaran agar tidak ada lagi kelemahan-kelemahan di kemudian hari.
“Harus betul-betul dicari jangan sampai ada peluang. Kalau ketemu (oknum) di lapangan dipegang saja. Yang bohongi masyarakat. Biasanya mereka kasih iming-iming itu,” urai dia.
