KPK Butuh Informasi dari Masyarakat untuk Telusuri Aset Rafael Alun

Total Aset Pencucian Uang Rafael Alun Hampir Sentuh Rp100 Miliar

Beragam barang sudah disita oleh KPK

KPK Titipkan 2 Mobil Sitaan Milik Rafael Alun di Polresta Solo

Sri Mulyani Bakal Optimalisasi Sistem Inti Perpajakan di Tahun Depan

Saksi Kasus Rafael Alun Thio Ida Mangkir Panggilan KPK

Pemda Harus Bangun Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Pemda Harus Bangun Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik agar masyarakat semakin sejahtera.
 

KPK Pertajam Penyidikan Kasus Gratifikasi Rafael Alun Melalui Dua Saksi

2 Saksi Swasta Diperiksa Terkait Kasus Gratifikasi Rafael Alun

Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RAT

Kemenkeu: Penerimaan Pajak Tembus Rp688 Triliun per April 2023

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp688,5 triliun atau setara dengan 40% target APBN yang sebesar Rp1.718 Triliun hingga akhir April 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hingga akhir April penerimaan pajak tumbuh 21,3% secara tahunan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada April 2022 sebesar Rp567,3 triliun.

Ia menjelaskan, pertumbuhan pajak didorong oleh solidnya pertumbuhan ekonomi domestik dan harga komoditas yang masih tinggi. Selain itu, penerimaan pajak juga didukung oleh implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP).

Meski penerimaan pajak terlihat agresif, sumber penerimaan pajak mengalami perlambatan. Hal ini terlihat dari penerimaan pajak pada April 2022 naik hingga 51,4% secara tahunan.

Menyesali Perbuatannya, Mario Dandy Siap Jalani Proses Hukum

Mario Dandy terlihat lebih kurus

Mario Dandy Tak Mengetahui Dugaan Gratifikasi Rafael

Mario Dandy mengaku tidak mengetahui dan tidak banyak berkomentar

Mario Dandy Diperiksa Penyidik KPK di Polda Metro

Mario diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat ayahnya, Rafael Alun Trisambodo 

Heru Cemaskan Penghapusan Pajak Kendaraan Listrik

Heru menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk mencari alternatif pendapatan selain PKB. 

Tunggakan Pajak Mobil Dinas Gubernur Lampung Lunas Usai Viral

Pemprov Lampung langsung melunasi tunggakan mobil dinasnya usai viral di media sosial. Tunggakan mobil dinas gubernur mencapai Rp8,1 juta dan mobil dinas wakil gubernur Rp5,3 juta. 

"Alhamdulillah, hari ini sudah diselesaikan administrasi sesuai ketentuannya," kata Plh Kadiskominfotik Lampung, Achmad Saefulloh.

Saefulloh menyebut bagian terkait telah meminta maaf atas kelalaian itu. Menurutnya, tunggakan kendaraan dinas Pemprov Lampung yang viral di media sosial menjadi pelajaran untuk mereka agar lebih teliti. 

"Kami sudah konfirmasi dengan biro umum beliau sudah menyadari dan memohon maaf bahwa ini kelalaiannya," kata Saefulloh.

Viral, Mobil Gubernur dan Wagub Lampung Belum Bayar Pajak

Satgas Mafia Pajak Diusulkan Usut Transaksi Janggal Emas Rp189 Triliun

Satgas Disebut Bakal Kesulitan Ungkap Sosok di Balik Pengemplang Pajak

Wapres Ajak Ekonom Rancang Skema Keadilan Ekonomi Melalui Pajak & Zakat

Strategi Tingkatkan Kepatuhan Lapor SPT Pajak Tahunan

Masyarakat diimbau melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan secara tepat waktu, agar terhindar dari sanksi yang tertuang dalam UU KUP Pasal 7 Ayat 2. 

"Akan diberikan sanksi denda berupa Rp100 ribu untuk wajib pajak pribadi dan untuk wajib pajak badan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1 juta," ujar Staf Ahli Menkeu Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Kamis (13/4/2023). 

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak pribadi sudah terhenti pada 31 Maret 2023. Sementara batas waktu laporan untuk wajib pajak badan akan berakhir 30 April 2023. 

Yon Arsal menyebut, sebanyak 12,5 juta laporan SPT Tahunan telah disampaikan per 12 April 2023. Angka tersebut belum maksimal, karena masih banyak para wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan. 

Cara mudah agar masyarakat melaporkan SPT Tahunan dapat melalui e-filling. Bahkan, sebanyak 97% wajib pajak menyampaikan SPT menggunakan aplikasi tersebut. 

Namun, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap menyediakan sarana tatap muka seperti layanan Pojok Pajak, di beberapa tempat yang belum memadai kecanggihan teknologi untuk mengakses e-filling.

Langkah strategis ini dilakukan, agar masyarakat tetap patuh dalam melaporkan pajak, apalagi di tengah sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. 

KPK Perlihatkan Dokumen Dugaan Penerimaan Gratifikasi ke Rafael Alun

Jaksa Berencana Hadirkan Anak AG pada Sidang Vonis Hari Ini

Pihak kejaksaan mengirimkan surat penjemputan anak AG untuk hadir pada sidang vonis kasus penganiayaan David Ozora di PN Jakarta Selatan, Senin (9/4/2023). Namun, pihak kuasa hukum AG telah mengajukan permohonan agar tidak hadir dalam sidang tersebut.

“Kami masih mengkonfirmasi lagi karena berdasarkan Pasal 61 UU SPPA, anak harusnya tidak perlu dihadirkan tapi balik lagi ke kebijakan hakim,” kata Kuasa Hukum AG, Mangatta Toding Allo.

Jelang sidang vonis, anak AG didampingi terus oleh pihak Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan psikolog dari Kemen PPPA.

Sebelumnya, AG telah menjalani sidang perdananya pada Rabu (29/3/2023). Atas perbuatannya AG dituntut empat tahun penjara di Lembaga Pembinaan khusus anak.

Ada lima poin yang mendasari tuntutan terhadap terdakwa anak AG adalah, pertama jaksa menilai secara faktual AG terlibat dalam penganiayaan. Hal itu terbukti dari keterangan saksi, ahli yang menunjukan bahwa AG berada di lokasi penganiayaan David Ozora bersama dengan Mario Dandy, dan Shane Lukas.

Poin kedua, tindakan AG dianggap tidak terdapat unsur pembenar dan pemaaf. Jaksa menilai tindakan AG tidak mencegah Mario Dandy untuk melakukan penganiayaan bukan karena ada suatu keadaan pembelaan terpaksa.

Ketiga, jaksa menilai AG telah bekerjasama dengan Mario Dandy dan Shane Lukas yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Kemudian poin keempat, jaksa menilai AG terbukti bekerjasama dengan Mario dan Shane Lukas.

Untuk poin kelima, jaksa menilai usia AG yang masih muda, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya. Ini menjadi satu-satunya poin yang meringankan AG.  

Menkeu Klarifikasi soal Keluhan Soimah Didatangi Petugas Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani klarifikasi soal viralnya video artis Soimah yang mengaku didatangi pegawai pajak bersama debt collector. Menkeu menyebut telah menonton video tersebut dan meminta tim Ditjen Pajak untuk meneliti permasalahan itu.

Menkeu juga mengunggah sebuah video di media sosialnya yang menampilkan penjelasan secara lengkap dari pihak Ditjen Pajak. Secara garis besar, penjelasan itu sama seperti yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.

Sebelumnya, Yustinus Prastowo menjelaskan bahwa debt collector yang dimaksud adalah Juru Sita Pajak Negara yang dibekali surat tugas.

"Kantor Pajak menurut UU sudah punya debt collector, yaitu Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Mereka bekerja dibekali surat tugas dan menjalankan perintah jelas," tulis juru bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo. 

Artis Soimah Pancawati membagikan pengalamannya berurusan dengan petugas pajak. Hal itu diceritakan Soimah dalam siniar Blakasuta yang dipandu Puthut EA. 
 
"Ini pendopo belum jadi, udah dikelilingi sama orang pajak. Didatangi, diukur dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, ngukuri pendopo."
 
"Ini tuh orang pajak atau tukang? Kok ngukur jam 10 pagi sampai 5 sore, arep ngopo (mau ngapain). Akhirnya pendopo itu di-appraisal hampir Rp50 miliar, padahal saya bikin saja belum tahu total habisnya berapa," kata Soimah tentang pendoponya yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Soimah mengaku dirinya adalah orang yang taat membayar pajak dan memohon diperlakukan dengan baik.

"Saya kerja hasil jerih payah, proses panjang, keringat saya sendiri, bukan hasil maling, bukan hasil korupsi, kok saya diperlakukan seakan-akan saya ini koruptor," keluh Soimah.

Tanggapi Curhat Soimah, Kemenkeu: Bukan Debt Collector, Tapi Juru Sita

Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo buka suara soal curhatan Soimah mengenai didatangi pegawai pajak bersama debt collector. Yustinus menyebut, debt collector yang dimaksud adalah Juru Sita Pajak Negara yang dibekali surat tugas.

"Kantor Pajak menurut UU sudah punya debt collector, yaitu Juru Sita Pajak Negara (JSPN). Mereka bekerja dibekali surat tugas dan menjalankan perintah jelas," tulis juru bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo. 

"Masuk rumah melakukan pengukuran pendopo, termasuk pengecekan detail bangunan, itu adalah kegiatan normal yang didasarkan pada surat tugas yang jelas. Memang membangun rumah tanpa kontraktor dengan luas di atas 200 m2 terutang PPN 2?ri total pengeluaran," lanjut Yustinus. 

Sebelumnya, artis Soimah Pancawati membagikan pengalamannya berurusan dengan petugas pajak. Hal itu diceritakan Soimah dalam siniar Blakasuta yang dipandu Puthut EA. 
 
"Ini pendopo belum jadi, udah dikelilingi sama orang pajak. Didatangi, diukur dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, ngukuri pendopo."
 
"Ini tuh orang pajak atau tukang? Kok ngukur jam 10 pagi sampai 5 sore, arep ngopo (mau ngapain). Akhirnya pendopo itu di-appraisal hampir Rp50 miliar, padahal saya bikin saja belum tahu total habisnya berapa," kata Soimah tentang pendoponya yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Soimah mengaku dirinya adalah orang yang taat membayar pajak dan memohon diperlakukan dengan baik.
 
"Saya kerja hasil jerih payah, proses panjang, keringat saya sendiri, bukan hasil maling, bukan hasil korusi, kok saya diperlakukan seakan-akan saya ini koruptor," keluh Soimah.

Soimah Curhat Didatangi Pegawai Pajak Bersama Debt Collector

Artis Soimah Pancawati menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang ia terima dari oknum petugas pajak. Ia mengaku pernah didatangi pegawai pajak bersama debt collector. 

Kejadian tak menyenangkan yang ia terima tidak hanya satu kali, Soimah juga merasa dirinya selalu dicurigai oleh petugas pajak atas apapun yang dilakukannya. Soimah menyebut, sebuah pendopo yang saat ini masih dibangun dengan tujuannya sebagai wadah para seniman juga menjadi sorotan petugas pajak. 

"Ini pendopo belum jadi, udah dikelilingi sama orang pajak. Didatangi, diukur dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, ngukuri pendopo."
 
"Ini tuh orang pajak atau tukang? Kok ngukur jam 10 pagi sampai 5 sore, arep ngopo (mau ngapain). Akhirnya pendopo itu di-appraisal hampir Rp50 miliar, padahal saya bikin saja belum tahu total habisnya berapa," kata Soimah tentang pendoponya yang dibangun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia juga mengungkapkan dirinya bukan sengaja tidak ada di rumah saat pegawai pajak datang. Namun, ia mengatakan sedang bekerja di Jakarta. Meski menyayangkan tindakan oknum pajak tersebut, Soimah menyatakan dirinya tetap taat bayar pajak. 

Soimah juga merasa diperlakukan seperti koruptor seperti yang ia katakan di kanal YouTube mojokdoco. Padahal, Soimah mengaku taat membayar pajak dan memohon diperlakukan dengan baik.
 
"Saya kerja hasil jerih payah, proses panjang, keringat saya sendiri, bukan hasil maling, bukan hasil korusi, kok saya diperlakukan seakan-akan saya ini koruptor," keluh Soimah.

Rafael Alun Resmi Ditahan, KPK akan Panggil Kembali Sang Istri

Usai KPK resmi menahan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka gratifikasi, istri Rafael Alun, Ernie Mieke Torondek berpotensi juga akan dipanggil kembali oleh KPK.

Potensi pemanggilan ini untuk mendalami dugaan gratifikasi suaminya, dan melanjutkan penyidikan yang masih berlangsung.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan akan mengembangkan penyidikan kasus gratifikasi yang melibatkan Rafael Alun ini, sehingga tidak menutup kemungkinan menjerat tersangka lain.

KPK memberikan fokus khusus terhadap tindakan korupsi di sektor pelayanan publik atau di keuangan negara. KPK juga mengimbau ke masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan jika mengetahui adanya tindak korupsi atau gratifikasi bahkan pencucian uang yang ada di sektor pelayanan publik.

Hari ini Terakhir Lapor SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pibadi terakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). 

Pelaporan SPT tahunan bersifat wajib. Jika tidak melaporkan, maka denda dan sanksi menanti. Wajib pajak orang pribadi dikenakan denda Rp100 ribu jika terlambat. Apabila sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan, sanksi pidana yang diatur undang-undang akan dikenakan. 

Aturan sanksi pidana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam pasal disebutkan, setiap wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar dikenakan sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. 

Hari Terakhir, Simak Cara Lapor SPT Tahunan Secara Daring

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh wajib pajak pribadi hanya sampai hari ini, Jumat (31/3/2023). 

Bagi Anda yang belum lapor SPT, bisa melalui website Pajak.go.id atau layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yaitu e-filling. 

Wajib pajak dengan penghasilan bruto di bawah Rp60 juta per tahun, harus menggunakan formulir SPT 1770 SS. Sedangkan wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp60 juta per tahun mengisi formulir SPT 1770 S. 

Ada pun cara melapor SPT tahunan melalui e-filling sebagai berikut;
1. Buka laman djponline.pajak.go.id
2. Masukkan NPWP, password dan kode keamanan. Klik log in
3. Klik pilihan 'Lapor' dan pilih layanan 'E-filling'
4. Klik 'Buat SPT'. Kemudian, muncul beberapa pertanyaan harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan yang sesuai. Pilih form yang akan digunakan.
5. Isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal, klik langkah selanjutnya
6. Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak dari pemberi kerja. Lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada e-filling
7. Klik 'Di Sini' untuk pengambilan kode verifikasi dan tunggu sampai kode itu dikirim ke email atau nomor ponsel
8. Masukkan kode verifikasi yang sudah didapat ke kolom yang disediakan dan klik 'Kirim SPT'
9. Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email.

Bagi para wajib pajak yang telat melapor SPT tahunan bisa dikenakan sanksi sebesar Rp1 juta hingga maksimal enam tahun penjara, jika tidak melaporkan SPT selama bertahun-tahun. Hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). 

Sementara itu, batas waktu laporan untuk wajib pajak badan diberikan hingga 30 April 2023. 

Sederet Keluhan Warga Soal Buruknya Pelayanan Pegawai Pajak dan Bea Cukai

Buruknya pelayanan oknum petugas Bea Cukai membuat masyarakat khawatir dan menilai oknum pegawai tersebut perlu ditindak tegas serta dibenahi agar dapat menghadirkan pelayanan yang optimal.

Beberapa waktu lalu, ramai cuitan Fatimah Zahratunnisa mendadak viral di media sosial, usai menceritakan pengalamannya tentang pengiriman piala yang merupakan hadiah kemenangan dalam ajang pencarian bakat di Jepang. Ketika hendak mengirimkan pialanya ke Indonesia, Fatimah Zahratunnisa mendapati tagihan pajak sebesar Rp 4 juta dari Bea Cukai.

Selain itu, muncul cuitan seorang dari putri Gus Dur, Alissa Wahid. Melalui akun Twitter pribadinya, Alissa Wahid berbagi cerita soal perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya dari petugas Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Oknum Bea Cukai mengira Alissa adalah tenaga kerja wanita (TKW) yang baru pulang kerja dari Taiwan. Namun dalam kicauan itu, Alissa Wahid tidak menyebut dengan jelas apakah petugas yang dimaksud adalah petugas Bea Cukai seperti yang dialami Fatimah Zahratunnisa.

Masih banyak kasus lain yang menunjukkan buruknya pelayanan dari Bea Cukai. Untuk itu perlu adanya perombakan, pembersihan dan reformasi dari segi kinerja maupun pelayanan.

Keluarga Menduga Bripka AS Sengaja Dibunuh

Kejanggalan-kejanggalan tewasnya Bripka AS pun makin mencuat dengan berbedanya fakta dari pihak Polres yang menyatakan meninggal bunuh diri. Sementara itu dari pihak keluarga diduga bahwa Bripka AS dibunuh.

Istri Bripka AS Jenni Simorangkir menyebut, sebelum almarhum meninggal, ia sempat mengatakan bahwa siap untuk membongkar siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.

"Kira-kira pada 29 Januari, almarhum mengatakan karena dia sudah melakukan pembayaran dia bilang, saya tidak mau kena sendiri, saya akan membongkar siapa saja yang terlibat dalam kasus ini," ujar Jenni Simorangkir.

Hal itu diungkapkan almarhum saat di rumah dan disaksikan juga oleh anak-anak mereka.

Mengenai pembelian sianida yang dilakukan pada 23 Januari, menjadi suatu hal yang janggal bagi Jenni, ia menyebut itu suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suaminya. 

Jenni mengungkapkan, pada 23 Januari, setelah aktivitas apel pagi suaminya pulang kerumah, mengatakan bahwa harus membayar Rp400 juta, serta handphone miliknya disita Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman.

"Jadi bagaimana mungkin suami saya bisa memesan sianida kalau handphonenya pun saja disita, dan saya tidak percaya suami saya melakukan itu," ucap Jenni.

Modus penggelapan pajak yang cukup besar ini harus diusut tuntas. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyebut, pihaknya akan terus mengawal kasus ini untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.

Adapun modus penggelapan pajak dilakukan dengan membantu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Korban diduga 400 wajib pajak dari 2018-2023. Kerugian ditaksir mencapai Rp2,5 miliar. 

"Kami akan segera klarifikasi ke Polda Sumatra Utara dan kami juga akan turun ke sana, kami mendesak penyidik untuk profesional dalam hal ini dengan mengedepankan Scientific Crime Investigation," ujar Poengky Indarti.

Jenni berharap, presiden dan Kapolri dapat mengusut tuntas kasus kematian suaminya dengan adil dan terang-benderang. 

Pakar Nilai Usulan Penghapusan BBNKB & Pajak Progresif Agar Masyarakat Patuh Bayar Pajak

Korlantas Polri mengusulkan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II untuk kendaraan bekas dan pajak progresif dihapus. Dengan penghapusan tersebut, masyarakat diharapkan lebih taat bayar pajak kendaraan dan data registrasi kendaraan lebih rapi.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah menilai usulan tersebut berdasarkan pertimbangan agar masyarakat patuh dalam membayar pajak.

"Selama ini masyarakat banyak membeli mobil atau motor bekas yang kesulitan untuk membalik namakan dan biayanya yang cukup mahal. Biaya balik nama yang mahal ini, banyak masyarakat yang ngakalin misalnya untuk mobil-mobil mewah itu mengatasnamakan PT yang biayanya lebih murah," kata Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah dalam Metro Pagi Prime Time Metro TV, Minggu (19/3/2023).

Trubus berharap dari usulan tersebut, permasalahan tersebut bisa tuntas dengan cara pembebasan pajak tersebut. Ia juga menjelaskan perbedaan data biaya balik nama dan pajak progresif di Jasa Raharja, Kemendagri dan Kepolisian menjadi persoalan.

"Kita lihat di tahun 2022 aja itu datanya misalnya di Jasa Raharja itu 137 juta, Kemendagri ada 112 juta dan di Kepolisian ada 149 juta. Akibat perbedaan data ini, menurut saya kepatuhan masyarakat itu jadi bermasalah pada institusi yang bersangkutan," ujar Trubus