Mardiono Harap Gerakan Pemuda Ka'bah Dapat Berperan Aktif di Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono meyakini salah satu badan otonom partainya, yaitu Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) mampu mewarnai dan berperan aktif dalam Pemilu 2024.

Muhamad Mardiono juga berharap GPK dapat menjadi wadah generasi muda ke depannya dalam berbagai bidang, seperti perekonomian, kreativitas kepemudaan dan lainnya yang dapat menjadi pelopor pembangunan dan perekonomian di daerah.

Sementara itu, Ketua Umum GPK Imam Fauzan Amir Uskara mengaku akan memaksimalkan suara PPP di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk mencapai jumlah kursi pada Pemilu 2024.

Demokrat: Mandat Bakal Cawapres Diserahkan Sepenuhnya ke Anies

Koordinator Jubir Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut, mandat penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Partai Demokrat akan mendukung siapapun bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontetasi Pilpres 2024.

"Cawapres itu kami berikan mandat kepada mas Anies, untuk memilih dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres 2024," ujar Herzaky.

Partai Demokrat mendukung cawapres pilihan Anies baswedan yang sesuai dengan kriteria piagam perubahan dan bisa memenangkan pemenangan.

Berkaitan dengan bursa bakal cawapres yang memasukkan nama AHY, Partai Demokrat telah memberikan mandat bahwa AHY adalah pasangan yang paling tepat. Namun, hal tersebut dikembalikan kepada pilihan Anies. 

Peluang AHY Dampingi Anies Semakin Besar

Ibas Tegaskan Demokrat Masih Solid Dukung Pencapresan Anies

Ketua fraksi Demokrat DPR RI sekaligus putra bungsu Presiden ke-6 SBY, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, memastikan Partai Demokrat masih solid berkoalisi dengan Partai NasDem dan PKS mendukung pencapresan Anies Baswedan.

"Demokrat per hari ini, masih memberikan dukungannya kepada saudara Anies Baswedan dengan koalisi NasDem, Demokrat dan PKS," ujar Ibas. 

Ibas berharap, tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan itu segera mengumumkan calon wakil presiden pendamping Anies dalam Pilpres 2024.

Mahfud MD Tepis Ada Upaya Jegal Anies di Pilpres

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, tidak ada upaya menjegal bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu sebelumnya dikhawatirkan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana. 

"Tidak ada, kalau pemerintah tidak ada upaya menjegal," tegas Mahfud.

Sebaliknya, Mahfud meminta partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar kompak sehingga bisa mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. 

"Malah saya katakan, kamu (Denny Indrayana) harus usahakan di berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak," lanjutnya.

Sandiaga Uno Diospek PPP, untuk Wakil Ganjar?

Rapat Pimpinan Nasional II Gerakan Pemuda Ka'bah yang digelar, mengusulkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Mantan Politisi Partai Gerindra Sandiaga Uno untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden di pemilu 2023. 

Mendapat usulan tersebut, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, akan terlebih dahulu melakukan masa orientasi atau ospek kepada Sandiaga Uno, untuk melihat langsung visi misinya jika resmi diusung sebagai cawapres Ganjar. 

Menanggapi pernyataan Mardiono, Sandiaga Uno mengaku siap menjalani ospek dan berharap dirinya bisa lolos menjalani ospek yang dilakukan PPP. 

Selama masa ospek, PPP tidak akan membawa nama Sandiaga Uno ke PDIP, untuk menjadi kandidat cawapres bagi Ganjar Pranowo yang sudah disepakati menjadi bakal capres 2024. 

Pembahasan tersebut akan dilakukan secara intensif dengan PDI Perjuangan, setelah Sandiaga selesai dengan semua proses di PPP dan tetap mau bertahan di partai berlambang ka'bah tersebut. 

Direktur Eksekutif LSI Sebut Khofifah dan AHY Sosok Cawapres Ideal untuk Anies

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyatakan, sosok bakal calon wakil presiden pendamping Anis Baswedan yang akan segera diumumkan akan memberikan efek kejut bagi masyarakat. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyebut Khofifah dan AHY merupakan sosok cawapres ideal untuk Anies.

Menangapi hal tersebut, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan, yang cocok mendampingi Anies Baswedan untuk memenangkan pilpres 2024 adalah sosok ang memiliki elektabilitas tinggi di Jawa Tengan maupun Jawa Timur. hal tersebut ia sampaikan kerena elektabilitas Anies Baswedan di pulau Jawa sangat rendah. 

"Yang bisa membantu mas Anies menutupi kelemahannya terutama di daerah Jawa. Kalau yang dipertimbangkan adalah kemenangan dalam pilpres, maka sosok yang bisa membantu mas Anies untuk menutupi kekurangannya adalah sosok yang memiliki elektabiltas yang cukup kuat di Jawa Tengah maupun Jawa Timur," jelas Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Djayadi Hanan menyebut, sosok yang cocok mendampingi Anies diantaranya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Khofifah Indar Parawansa.

"Kalau diantara tiga nama yang sudah dibocorkan ke publik, yaitu Aher (Ahmad Heryawan), Khofifah dan AHY, maka yang paling potensial diantara tiga itu untuk membantu mas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah Khofifah dan AHY." ucap Djayadi Hanan.

Cawe-cawe Jokowi, Dikhawatirkan Bikin Lembaga Negara Tak Netral

LSI Prediksi Parpol Bakal Saling Tunggu soal Bakal Cawapres

Publik masih menunggu pengumuman nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan maju di Pilpres 2024. Penentuan sosok bacawapres juga menjadi kunci untuk menopang elektabilitas pasangannya. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyebut, penentuan cawapres akan saling menunggu hingga jelas batas akhir pendaftaran.

"Dugaan saya ini (penentuan bakal calon wakil presiden) masih akan saling menunggu sampai dengan menjelang batas-batas akhir pendaftaran," ujar Djayadi di Metro Hari Ini, Kamis (1/6/2023).

Djayadi juga bicara soal efek kejut dari bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Djayadi menyebut, efek kejut akan muncul jika nama yang tidak diprediksi sama sekali menjadi bacawapres Anies. Menurutnya, Erick Thohir dapat menjadi salah satu pilihan pasangan untuk Anies Baswedan.

Jokowi Dinilai Sulit Pisahkan Agenda Pribadi dan Negara

Cawe-cawe politik, Jokowi dinilai sulit pisahkan agenda pribadi dan negara

Billboard Prabowo-Jokowi 'Menang Bersama' Berpotensi untuk Adu Domba

Tujuan dari pemasangan baliho tersebut bisa menjadikan kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 menjadi panas dan kacau

Larangan Penggunaan Fasilitas Negara untuk Kampanye Pemilu

Pimpinan Parpol Poros Anies Intensif Bahas 1 Nama Cawapres

Partai Pendukung Ingin Pendamping Ganjar Diterima Milenial

Pakar: Kalau Cawe-Cawe Jokowi di Luar Urusan Pemerintah Itu Salah

Presiden Joko Widodo menyatakan akan cawe-cawe dengan dalih demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, hal tersebut sah saja jika cawe-cawe dalam konteks kepentingan negara, tetapi lain hal jika cawe-cawe soal politik dan seharusnya presiden netral.

"Kalau dia (Presiden Jokowi) cawe-cawe dalam konteks urus pemerintahan tidak ada yang salah, tetapi kalau dia cawe-cawe di luar urusan pemerintahan (urusan capres) itu salah, " ucap Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.

Istana memastikan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun sikap Jokowi yang menunjukan berbagai manuver politik dianggap telah menunjukan keberpihakan yang menjadi dasar kekhawatiran akan tidak netralnya presiden dalam pilpres 2024. 

Ucapan Presiden Joko Widodo yang mengakui dirinya turut cawe-cawe mengundang respons dari berbagai pihak, termasuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

PAN Dinilai Mengekor Jokowi Soal Dukungan Capres

Anies Bertemu SBY di Pacitan

Di Ambang Petaka Demokrasi

Hasrat cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi demokrasi bukan hanya akan berdampak secara moral dan psikologi politik rakyat sebagai pemilih. Namun yang paling dikhawatirkan yakni ketidaknetralan tersebut bakal diikuti oleh perangkat dan struktur negara serta pemerintahan di bawahnya.

Sangat disayangkan seorang Presiden mengumbar syahwatnya untuk turut campur dalam proses pencapresan dalam sebuah pernyataan eksplisit, terbuka dan tanpa tedeng aling-aling saat jamuan makan bersama pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5) sore. Padahal, sebelumnya Jokowi membantah cawe-cawe dalam proses pencapresan. 

Meskipun membantah  gerak dan manuver politik Jokowi seperti bertemu relawan dan menghadiri deklarasi calon presiden,  menegaskan kentalnya dukungan yang ingin ditunjukkan oleh Jokowi terhadap kandidat ataupun kekuatan politik tertentu.

Sikap inilah yang bisa memunculkan tafsir-tafsir beragam dari perangkat-perangkat negara di bawah kepemimpinannya saat ini. Tentu rakyat tidak ingin, ada perangkat pemerintahan dan negara yang menafsirkan harus ikut cawe-cawe untuk mensukseskan kandidat jagoan presiden.

Semestinya Presiden paham bahwa negara kita ini sedang krisis good governance dan clean government sehingga kalau Presiden itu berpihak pada kekuatan tertentu dan itu terlihat, dikhawatirkan nanti itu akan ditiru struktur bawahnya.

Jangan sampai karena ucapan presiden ini terjadi upaya penjegalan, muncul kriminalisasi dan perlakuan tidak fair terhadap kandidat yang tidak didukung Jokowi, juga potensi terjadinya kecurangan. Semua itu kekhawatirkan yang muncul akibat pernyataan tidak netral dan akan cawe-cawe.

Untuk itulah, Presiden perlu secara langsung menyampaikan kepada publik klarifikasi perihal cawe-cawe tersebut. Apa maksud dan makna pernyataan cawe-cawe presiden tersebut. Tidak cukup rasanya mengklarifikasi hanya lewat para menteri dan perangkat istana. 

Jangan sampai diamnya Presiden dimaknai mengiyakan atas adanya upaya intervensi dalam pencapresan. Jika dibiarkan tentu demokrasi yang telah berpuluh tahun dibangun akan berantakan akibat transisi kepimpinan yang penuh intervensi, mengangkangi konstitusi.

Sejak negeri ini memilih jalan demokrasi sebagaimana amanat konstitusi, setiap pelaksanaan pemilihan umum menjadi instrumen regenerasi kepemimpinan, termasuk Presiden dan Wakil Presiden untuk mengemban amanah dalam periode lima tahunan.

Rakyatlah yang bakal memilih dan menentukan, partai politik yang menyediakan para kandidatnya dan negara yang harus memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, serta jujur dan adil. 

Haram hukumnya bagi negara bertindak di luar koridor menjamin penyelenggaraan pemilu. Presiden sebagai kepala negara sejatinya menjadi garansi pelaksanaan pemilu berjalan sesuai rel konstitusi memperlakukan setara dan adil para kandidat pesta demokrasi.

Namun sayang, Jokowi lebih memilih menunjukkan dirinya tidak berdiri di tengah. Tidak memposisikan sebagai negarawan yang siap untuk menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada siapapun pilihan rakyat. Jokowi seperti belum tuntas dalam dua periode kepemimpinannya.

Kalaupun memang Jokowi merasa belum tuntas atas periode pemerintahannya. Lebih baik ikut saja lagi berkompetisi. Toh, konstitusi masih memberikan kesempatan bagi Jokowi untuk ikut kontestasi, tentunya sebagai calon wakil presiden.

Menjadi kandidat cawapres tentu akan lebih fair. Tidak hanya bagi kandidat lain, tetapi juga bagi rakyat sebagai pemilih. Artinya manuver politiknya akan transparan, terikat dengan semua aturan pemilu, diawasi sebagai peserta pemilu. 

Jangan cawe-cawe dari balik layar, jangan ada intervensi melalui invisible hand.

DPP PKS: Apapun Alasannya Presiden Tak Boleh Cawe-Cawe

Presiden Jokowi di depan pemimpin media mengakui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, pemimpin negara tidak boleh mengintevensi proses lima tahunan, apapun alasannya.

"Presiden tidak berhak cawe-cawe, harus benar-benar bijak," ungkap Mardani dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Mardani mengatakan, sebagai kepala negara, Jokowi harus bersikap sebagai negarawan yang bijak agar dikenang oleh masyarakat setelah kepemimpinannya selesai. Jokowi diminta tidak membatasi atau memihak salah satu kubu demi melanjutkan proyeknya yang belum tuntas.

"Presiden itu kompas moral, jadilah negarawan jika ingin dikenang," ujarnya.

Mardani juga mengatakan setiap pemimpin memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Sehingga, biarkan para kandidat berkontestasi sesuai rencananya masing-masing, tidak perlu campur tangan presiden. 

Sindir Cawe-Cawe Jokowi, DPP PKS: 'Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari'

Jokowi telah mendeklarasikan diri akan cawe-cawe demi bangsa dan negara di hadapan pemimpin media, Selasa, 30 Mei 2023 siang. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera merespons pernyataan itu dengan pribahasa, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari".

"Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya khawatir apa yang dilakukan, akan dicontoh oleh orang di bawahnya," ungkap Mardani, dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 31 Mei 2023.

Usai mengeluarkan diksi cawe-cawe, pihak Istana membuat rilis yang mengartikan diksi yang diucapkan Jokowi tersebut. Dalam rilis itu ada tiga arti kata cawe-cawe, yakni memastikan pemilu berlangsung jurdil, memastikan pemilu adil untuk berbagai pihak dan memastikan pemimpin selanjutnya bisa melanjutkan mega proyek pembangunan IKN.

Mardani berpendapat bahwa poin pembangunan IKN menjadi catatan besar dalam cawe-cawe Jokowi. Menurutnya, asumsi itu sangat tidak pantas diungkapkan oleh pihak Istana.

"Itu adalah asumsi yang berbahaya, bahwa pengganti saya (Jokowi) lebih buruk. Oleh karena itu harus melanjutkan legacy saya (Jokowi)," ucapnya.

Mardani meminta Jokowi tidak telalu dalam mencampuri urusan Pilpres 2024. Ia menyebut setiap pemimpin memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Ia juga yakin setiap pemimpin akan menyelesaikan apa yang telah dirancang.

"Biarkan, pemimpin 2024 menyelesaikan dengan caranya sendiri," pungkasnya.

Kendati demikian, Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan, bersikukuh mengatakan setiap kepemimpinan harus memiliki keberlanjutan. Menurutnya, sustainabel dalam pembangunan akan membawa dampak baik  untuk semua pihak.

"Saya tidak menginginkan apa yang sudah dikerjakan 10 tahun terakhir terganggu, oleh karena itu kita harus diskusikan bersama," ujar  Ade Irfan.

Ade menginginkan Indonesia menjadi negara Maju. Sehingga harus ada proyek pembanguan yang bersifat keberlanjutan.

Willy Aditya: Kami akan Deklarasi Bacawapres Anies di Waktu yang Tepat

Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat telah mengunci satu nama yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun Ketua DPP NasDem, Willy Aditya masih enggan membeberkan kapan bacawapres itu dideklarasikan.

"Kami akan rapat kembali untuk menentukan, kapan waktu dan momentum yang tepat untuk mendeklarasikan bacawapres," jelas Willy Aditya di program Primetime News Metro TV, Rabu (31/5/2023).

Koalisi Perubahan benar-benar ingin memberi kejutan kepada masyarakat soal siapa bacawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan. Tak sedikit pun kisi-kisi mengenai cawapres dibeberkan kepada publik.

"Kami tidak ingin ini bocor. Harapannya saat kami mendeklarasikan, publik langsung merespon," tegas Willy.

Kendati demikian, Koalisi Perubahan telah mematangkan persiapan deklarasi bacawapres. Namun menurut Willy pihaknya akan menyerahkan skema deklarasi itu kepada Anies Baswedan selaku bacapres.

Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Anies Baswedan masih berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Willy tidak terlalu khawatir akan hal itu meskipun ia mengatakan episentrum terbesar berada pada capres.

Willy menyebutkan, masih banyak faktor yang bisa mendongkrak elektoral bacapres salah satunya dengan pemilihan bacawapres dengan tepat. Ia menekankan bahwa bacawapresnya nanti adalah orang yang akan terus mendengarkan aspirasi rakyat.

Presiden Cawe-cawe Pemilu 2024, Ini yang harus Dipelototi

Sudirman Said Beberkan Sikap Tak Netral Jokowi di Pilpres 2024

Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menyebut tidak sepatutnya Presiden Joko Widodo ikut campur dalam urusan bacapres 2024. Menurutnya Jokowi menunjukkan sikap tak netral di Pilpres 2024, meskipun Jokowi berkilah cawe-cawe yang dilakukannya untuk kepentingan bangsa negara.

Sikap itu terlihat ketika Presiden Jokowi hanya mengundang enam ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (2/5). Selain itu Moeldoko yang merupakan bagian dari Istana melancarkan serangan terhadap Demokrat.

"Ini langkah-langkah yang secara non verbal tampak menjadi wujud dari ketidaknetralan itu." ungkap juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said dalam program Primetime News, Rabu (31/5/2023).

Sudirman Said menilai sikap Jokowi itu ditanggapi oleh publik yang khawatir munculnya penjegalan dan kriminalisasi pada Pilpres 2024.

Ray Rangkuti Sebut Endorse Capres ala Jokowi Over

'Jokowi Effect' Pengaruhi Elektabilitas Prabowo dan Ganjar

Efek Jokowi memiliki dampak yang signifikan terhadap angka elektabilitas calon presiden dan partai politik

DPP NasDem: Pendamping Anies Bakal Mengejutkan Banyak Pihak

Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan segera menjawab pertanyaan masyarakat soal bacawapres. Menurut Ketua DPP NasDem, Sugeng Suparwoto. Pihaknya akan mengumumkan nama pendamping dalam waktu dekat.

Teka-teki siapa pendamping Anies Baswedan akan segera terjawab. Para petinggi parpol yang tergabung dalam Koalisi Perubahan akan mengadakan pertemuan dalam waktu dekat.

Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto menyatakan pengumuman bacawapres akan dibeberkan usai pertemuan para petinggi parpol tersebut. Sugeng menegaskan sosok itu akan mengejutkan banyak pihak.

"Pimpinan partai akan berkumpul dan membuat kejutan," ungkap Sugeng.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan telah mengantongi nama pasti bacawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Namun, saat itu Anies enggan memberitahu kisi-kisi yang akan menjadi pasangannya tersebut.

Sementara itu, Anies Baswedan terus mengajak seluruh kader partai koalisi dan relawan untuk  eningkatkan semangat. Ia yakin usaha menuju Pilpres 2024 ini akan membuahkan hasil yang baik.

Sandi Pilih Percepatan Pembangunan Ketimbang Perubahan, Artinya?

5 Cara Hindari Kampanye Hitam Pemilu 2024

4 Dampak Buruk Cawe-cawe Jokowi di Pilpres

Ajak Masyarakat Kawal Proses Pemilu, Ini Pesan Anies Baswedan