NEWSTICKER

Tag Result:

Polisi Crazy Rich di Kaltara, Briptu Hasbudi Juga Bisnis Daging & Baju Bekas Impor

Polisi Crazy Rich di Kaltara, Briptu Hasbudi Juga Bisnis Daging & Baju Bekas Impor

korupsi

Harta berlimpah Briptu Hasbudi rupanya tidak hanya punya tambang emas ilegal. Polisi yang pekan lalu ditangkap di Bandara Juwata, Tarakan, ini juga punya bisnis ilegal impor pakaian bekas dan daging dari Malaysia. 

Barang bukti yang telah disita Polda Kalimantan Utara terdiri dari 11 speedboad, dua mobil mewah, uang tunai, tambang ilegal dan 17 kontainer pakaian bekas bernilai ratusan milyar rupiah. Polda Kaltara juga meminta bantuan KPK untuk mengusut aliran dana ke oknum pejabat dan kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. 

 

Nurhayati Minta Masalahnya Tidak Bikin Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

Nurhayati Minta Masalahnya Tidak Bikin Masyarakat Takut Ungkap Korupsi

korupsi dana desa

Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung sepakat jika Nurhayati tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Nurhayati dijadikan tersangka setelah melaporkan dugaan kasus korupsi dana desa oleh Kepala Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut Nurhayati bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut mengawal kasusnya. Nurhayati meminta masalah yang menimpanya jangan dijadikan momok bagi siapapun untuk membongkar masalah korupsi. "Dengan kejadian saya seperti ini jangan menjadikan momok bagi teman-teman bendahara atau keuangan di seluruh Indonesia untuk mengungkap korupsi yang ada di desa..." sebut Nurhayati kepada Metro TV.

Ungkap Korupsi Dana Desa, Nurhayati Bakal Diadili?

Ungkap Korupsi Dana Desa, Nurhayati Bakal Diadili?

korupsi

Nurhayati, seorang wanita pelapor dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati dianggap melakukan pelanggaran karena memberikan uang milik desa kepada kuwu (Kepala Desa). Padahal seharusnya uang tersebut diberikan kepada Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) di desa tersebut.

Nurhayati sebelumnya akan mengajukan pra peradilan, namun langkah tersebut ditunda lantaran suratnya kepada Menko Polhukam Mahfud MD mendapat tanggapan. Mahfud MD disebut akan memberikan perlindungan hukum kepada Nurhayati. 

Namun hari ini, Jumat (25/2/25) berkas kasus Nurhayati dinyatakan lengkap atau P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan begitu Nurhayati akan segera diadili. 

Diduga Korupsi, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru Digeledah

Diduga Korupsi, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru Digeledah

korupsi

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kotabaru, menggeledah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimatan Selatan. Penggeledahan itubagian proses hukum kasus korupsi penyalahgunaan anggaran penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak, perizinan kendaraan dinas, dan operasional lapangan Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2020 dan 2021. 

Boyamin Minta Kejagung Tidak Hanya dengar Polisi di Kasus Nurhayati

Boyamin Minta Kejagung Tidak Hanya dengar Polisi di Kasus Nurhayati

korupsi

Nurhayati, seorang wanita pelapor dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati dianggap melakukan pelanggaran karena memberikan uang milik desa kepada kuwu (Kepala Desa). Padahal seharusnya uang tersebut diberikan kepada Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) di desa tersebut.

Nurhayati sebelumnya akan mengajukan pra peradilan, namun langkah tersebut ditunda lantaran suratnya kepada Menko Polhukam Mahfud MD mendapat tanggapan. Mahfud MD disebut akan memberikan perlindungan hukum kepada Nurhayati. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut telah memperdebatkan kasus tersebut dengan pejabat Kejaksaan Agung agar tidak hanya mendengar kata Polisi. "Mudah-mudahan kabar gembira untuk Bu Nurhayati. Saya sampaikan proses interaksi saya dengan orang Kejaksaan Agung karena saya minta dilakukan ekspos, monitoring dan evaluasi termasuk ekskaminasi. Saya ajukan resmi kepada Kejagung ...", sebut Boyamin kepada Metro TV.

Selanjutnya Boyamin memberikan tips kepada masyarakat agar aman dalam melaporkan tindak korupsi. "Supaya aman tidak terulang seperti Bu Nurhayati, maka dalam setiap melaporkan kasuskorupsi minta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) agar tidak dijadikan tersangka ...", lanjut Boyamin.

Jadi Tersangka Gara-gara Laporkan Dugaan Korupsi, Nurhayati Minta Perlindungan Menko Polhukam

Jadi Tersangka Gara-gara Laporkan Dugaan Korupsi, Nurhayati Minta Perlindungan Menko Polhukam

korupsi

Menyusul status tersangka terhadap dirinya karena melaporkan dugaan korupsi, Nurhayati bersurat kepada Menko Polhukam Mahfudz MD agar diberi perlindungan hukum. Perihal surat ini diungkap oleh Elyasa Budianto. kuasa hukum bendahara Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, tersebut. 

Lapor Korupsi Jadi Tersangka, Kang Asep: Nurhayati Bisa Lakukan Praperadilan

Lapor Korupsi Jadi Tersangka, Kang Asep: Nurhayati Bisa Lakukan Praperadilan

korupsi

Nurhayati, seorang wanita pelapor dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati dianggap melakukan pelanggaran karena memberikan uang milik desa kepada kuwu (Kepala Desa). Padahal seharusnya uang tersebut diberikan kepada Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) di desa tersebut.

Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan mengatakan Nurhayati sebagai pelapor seharusnya dilindungi. Seharusnya menurut Iwan, yang diperiksa terlebih dahulu adalah yang dilaporkan. 

Laporkan Korupsi Kades Malah Jadi Tersangka, LPSK: Banyak Kasus Serupa

Laporkan Korupsi Kades Malah Jadi Tersangka, LPSK: Banyak Kasus Serupa

korupsi

Nurhayati, seorang wanita pelapor dugaan korupsi dana desa di Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, justru ditetapkan sebagai tersangka. Nurhayati dianggap melakukan pelanggaran karena memberikan uang milik desa kepada kuwu (Kepala Desa). Padahal seharusnya uang tersebut diberikan kepada Kepala Seksi (Kasi) atau Kepala Urusan (Kaur) di desa tersebut.

Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suro menyayangkan masalah itu dan menyebut ada banyak kasus serupa dengan Nurhayati. "Aparat hukum terlalu positivistik menempatkan perkara ini ... " sebut Hasto dalam wawancara dengan Metro TV.

KPK Sita Rp2,1 Miliar dari Kasus Suap Bupati Langkat

KPK Sita Rp2,1 Miliar dari Kasus Suap Bupati Langkat

korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebanyak Rp2,1 miliar dari kasus suap Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin Angin. Uang tersebut ditemukan tim penyidik KPK dalam bentuk mata uang rupiah dan asing selama penggeledahan.

Jaksa Agung Usul Koruptor Rp50 Juta Tidak Dipenjara

Jaksa Agung Usul Koruptor Rp50 Juta Tidak Dipenjara

korupsi

Jaksa Agung mengeluarkan wacana untuk mengubah sistem tindak pidana korupsi dengan nilai Rp50 juta rupiah tanpa eksekusi pidana tetapi dengan pengembalian dana negara. Menanggapi hal tersebut ICW menyebut wacana itu justru meningkatkan gairah koruptor untuk beraksi.

Mantan Kades Kademangan Korupsi Dana Desa Hingga Rp685 Juta

Mantan Kades Kademangan Korupsi Dana Desa Hingga Rp685 Juta

korupsi

Mantan Kepala Desa Kademangan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditangkap Polres Sukabumi atas kasus penyalahgunaan dana desa dan bantuan provinsi tahun 2018. Tersangka membuat laporan fiktif kegiatan dan digunakan untuk kepentingan pribadi hingga mencapai total Rp685 juta lebih.

Tampung Dana Gratifikasi Rekayasa Pajak, Sidi Widi Berpotensi Dijerat Kasus TPPU

Tampung Dana Gratifikasi Rekayasa Pajak, Sidi Widi Berpotensi Dijerat Kasus TPPU

korupsi

Atas tindakannya menampung dana gratifikasi pajak di rekening pribadinya, Siwi Widi Purwanti bisa dianggap terlibat secara pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini jaksa masih terus menelusuri aliran dana kasus gratifikasi rekayasa pajak dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Wawan Ridwan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis (27/1/2022) petang. Saat ini JPU akan memantau aliran uang tersebut dan mencari tahu tujuan aliran dana.

Mantan Pramugari Jadi Saksi Sidang Kasus Gratifikasi Pajak

Mantan Pramugari Jadi Saksi Sidang Kasus Gratifikasi Pajak

korupsi

Siwi Widi Purwanti, seorang mantan pramugari Garuda Indonesia, dihadirkan KPK sebagai saksi dalam sidang kasus gratifikasi pengurangan pajak dengan terdakwa mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Wawan Ridwan. Siwi didapati pernah menerima 21 tranfer dana senilai total Rp648 dari anak terdakwa yang ditengarai sebagai tindak pencucian uang.

Tindak pidana gratifikasi pengurangan pajak yang didakwakan kepada Wawan Ridwan terjadi pada 2018-2019. Pada saat itu terdakwa bertugas sebagai tim pemeriksa dan penagihan pajak. 

Di Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan, Ketua KPK Malaysia Dituntut Mundur

Di Rekeningnya Ada Transaksi Mencurigakan, Ketua KPK Malaysia Dituntut Mundur

korupsi

Sekitar 150 orang dari berbagai organisasi dan aktifis partai politik berunjuk rasa di Kuala Lumpur menuntut Datuk Seri Azam Baki mengundurkan diri sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ketua KPK di Malaysia). Tuntutan ini menyusul temuan transaksi senilai jutaan Ringgit Malaysia (RM) di rekening pribadi Azam baki yang dianggap mencurigakan. Partai oposisi Malaysia meminta PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengusut tuntas dan mencopot Azam Baki.

Korupsi Pengadaan Lahan, Kantor Dinas Pertamanan DKI Jakarta Digeledah

Korupsi Pengadaan Lahan, Kantor Dinas Pertamanan DKI Jakarta Digeledah

korupsi

Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan di Cipayung, Jaktim pada 2018 lalu. Kasus korupsi pembebasan lahan tersebut merugikan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp26 miliar. 
 
Dalam penggeledahan yang dikawal Polisi tersebut penyidik memeriksa sejumlah ruangan dan menyita berbagai barang bukti. Wagub DKI Jakarta Riza Patria menyerahkan masalah tersebut ke aparat hukum.

Terdakwa Korupsi Asabri Divonis Nihil, Jaksa Agung: Rasa Keadilan Masyarakat Terusik

Terdakwa Korupsi Asabri Divonis Nihil, Jaksa Agung: Rasa Keadilan Masyarakat Terusik

korupsi

Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan tim jaksa penuntut kasus korupsi PT Asabri (Persero) mengajukan banding atas vonis nihil yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor kepada terdakwa Heru Hidayat. Hasil proses hukum kasus yang merugikan negara sebesar Rp22 triliun seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

"Secara yuridis, kami dapat memahami. Tapi rasa keadilan masyarakat terkoyak. Maka tidak ada lain selain banding," ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Kejaksaan Agung RI, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (20/1/2022).

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat PT Asabri (Persero) dalam penggunaan uang nasabah untuk berinvestasi reksa dana dan saham. Tetapi investasi tersebut berbuntut kerugian Rp22,7 triliun yang harus diganti oleh negara kepada para nasabah. Aset berupa kapal, resort, mobil mewah, hotel dan lukisan senilai Rp16,2 triliun dari dalam dan luar negeri.

PT Asabri (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran dana pensiun khusus bagi prajurit TNI, jajaran Polri serta PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan POLRI. Karenanya kerugian investasi yang dilakukan oleh para terdakwa pada akhirnya jadi beban bagi negara. 



 

Hormati Vonis Nihil Terdakwa Korupsi PT Asabri, Kejagung RI Ajukan Banding

Hormati Vonis Nihil Terdakwa Korupsi PT Asabri, Kejagung RI Ajukan Banding

korupsi

Kejaksaan Agung RI memastikan akan mengajukan proses banding terhadap vonis nihil yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor terhadap Heru Hidayat selaku terdakwa kasus mega korupsi Asabri. Jaksa berkeyakinan terdakwa layak dipidana karena merugikan negara senilai lebih dari Rp22,7 triliun. 

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat PT Asabri (Persero) dalam penggunaan uang nasabah untuk berinvestasi reksa dana dan saham. Tetapi investasi tersebut berbuntut kerugian Rp22,7 triliun yang harus diganti oleh negara kepada para nasabah. Aset berupa kapal, resort, mobil mewah, hotel dan lukisan senilai Rp16,2 triliun dari dalam dan luar negeri.

PT Asabri (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran dana pensiun khusus bagi prajurit TNI, jajaran Polri serta PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan POLRI. Karenanya kerugian investasi yang dilakukan oleh para terdakwa pada akhirnya jadi beban bagi negara. 
 

Buron 15 Tahun, Tersangka Korupsi Rp120 M Ditangkap di Surabaya

Buron 15 Tahun, Tersangka Korupsi Rp120 M Ditangkap di Surabaya

korupsi

Setelah 15 tahun buronan, Koko Sandosa Fritz Gerald (48) berhasil ditangkap di Surabaya, Rabu (19/1/2022) untuk menjani hukuman pidana penjara selama empat tahun. Koko adalah terpidana korupsi senilai Rp120 miliar di KCP Prapatan Bank Mandiri, Jakarta. Vonis empat tahun penjara didasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Januari 2006.




 

Barang Bukti Kasus Bupati Penajam Paser Utara: Uang Rp1,4 M & Belanjaan Mewah

Barang Bukti Kasus Bupati Penajam Paser Utara: Uang Rp1,4 M & Belanjaan Mewah

korupsi

Penangkapan oleh KPK terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud berlangsung di Jakarta. Barang bukti berupa uang senilai Rp1,4 miliar dan barang-barang mewah yang baru saja dibeli oleh Abdul Gafur. 

Setelah menjalani pemeriksaan selama 24 jam, kini Abdul Gafur Masud kini berstatus sebagai tersangka dan dikenai tahanan badan oleh KPK. Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ini terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa dan korupsi untuk tiga proyek lainnya senilai Rp179,9 miliar. 

Skandal Korupsi PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar Diperiksa Kejagung RI

Skandal Korupsi PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar Diperiksa Kejagung RI

korupsi

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah memeriksa Emirsyah Satar dalam kapasitas mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam penanganan perkara dugaan korupsi sewa pesawat terbang. Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung, Supardi, memastikan penyidik akan memerika saksi lagi dari internal menajemen maskapai penerbangan nasional itu dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penyewaan pesawat terbang

Sejak tahun lalu Emirsyah Satar menghuni LP Sukamiskin, Bandung, untuk menjalani masa hukuman pidana selama delapan tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menerima suap dan melakukan tindak pencucian uang dalam proyek pembelian mesin serta pemeliharaan pesawat terbang PT. Garuda Indonesia.

Kasus bermula dari tender pembelian beberapa pesawat terbang untuk PT. Garuda Indonesia membeli sejumlah pesawat. Di dalam prosesnya, ternyata Emirsyah Satar menerima suap dari Rolls-Royce untuk pengadaan mesin-mesin pesawat terbang yang akan dibeli PT. Garuda Indonesia. Uang suap senilai SGD 2,1 tersebut diputar oleh Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun.




 

Kasus Suap Penyidik KPK, Robin Pattuju Divonis 11 Tahun Penjara

Kasus Suap Penyidik KPK, Robin Pattuju Divonis 11 Tahun Penjara

korupsi

Stepanus Robin Pattuju, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Mantan penyidik KPK ini terbukti bersalah karena menerima suap sebesar Rp11 milyar dalam menangani sejumlah kasus korupsi yang melibatkan peran Azis Syamsuddin, semasa menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI.  

Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

korupsi

Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan atas dugaan tindak pencucian uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh seorang dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun. Dasar dugaan adalah tidak wajarnya besaran nilai penyertaan modal kepada perusahaan milik kakak beradik putra Presiden Joko Widodo tersebut sehingga patut diduga ada tindak kolusi dan nepotisme.  Gibran dan Kaesang. 

Mahasiswa Tabur Bunga di Depan Kantor Wali Kota Bekasi

Mahasiswa Tabur Bunga di Depan Kantor Wali Kota Bekasi

korupsi

Puluhan warga dan mahasiswa melakukan aksi tabur bunga di depan Kantor Pemkot Bekasi untuk pejabat yang tertangkap korupsi. Aksi tersebut merupakan dulungan bagi KPK yang menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi hingga pejabat kecamatan dan kelurahan.

Mantan Dirut dan Direktur SDM Pertamina Diperiksa KPK

Mantan Dirut dan Direktur SDM Pertamina Diperiksa KPK

korupsi

Mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan dan Direktur SDM & Penunjang Bisnis Pertamina, Isabella Hutahaean diperiksa KPK selama 12 jam pada Selasa(02/11/21) pagi atas dugaan korupsi. KPK membuka penyelidikan baru kepada PT Pertamina dengan melakukan pemeriksaan kepada Karen dan Isabella.

Memanjakan Napi Korupsi dengan Remisi

Memanjakan Napi Korupsi dengan Remisi

korupsi

Para koruptor, bandar narkoba dan teroris semakin mudah mendapatkan remisi dari negara setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan PP no.99 2012 yang mengatur pembatasan remisi. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyayangkan aturan pengetatan remisi koruptor hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Boyamin aturan remisi seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang.

Eks Pegawai KPK Tak Lulus TWK Buka Kedai Nasi Goreng

Eks Pegawai KPK Tak Lulus TWK Buka Kedai Nasi Goreng

kpk korupsi

Mantan pegawai fungsional biro hukum KPK Juliandi Tigor Simanjuntak memilih berjualan nasi goreng untuk sementara waktu di Bekasi, Jabar. Tigor diberhentikan dari KPK setelah dinyatakan tidak lulus TWK bersama puluhan pegawai lainnya. 

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Koto Perambahan Ditahan Kejari Kampar

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Koto Perambahan Ditahan Kejari Kampar

korupsi

Mantan Kepala Desa Koto Perambahan, Kampar, Riau ditahan Kejari Kampar usai dijadikan tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana desa sebesar Rp496 juta. MY terbukti terlibat korupsi dana desa saat menjabat sebagai kepala desa Koto Perambahan pada 2012-2017.

Bedah Editorial MI: Korupsi Infrastruktur Ancaman Keselamatan

Bedah Editorial MI: Korupsi Infrastruktur Ancaman Keselamatan

korupsi

Pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai modal utama bangsa ini untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Karena itulah negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk pembangunan infrastruktur. 

Dana yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari sebesar Rp119 triliun di 2019, naik menjadi Rp120 triliun di 2020, dan mencapai Rp150 triliun pada 2021. 

Amat disayangkan, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di bidang infrastruktur ternyata sangat besar. Dampaknya tentu saja terkait dengan kualitas bangunan yang pada ujungnya mengancam keselamatan publik.

Korupsi Infrastruktur Ancaman Keselamatan

Korupsi Infrastruktur Ancaman Keselamatan

korupsi

Pembangunan infrastruktur dipercaya sebagai modal utama bangsa ini untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Karena itulah negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk pembangunan infrastruktur. 

Dana yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari sebesar Rp119 triliun di 2019, naik menjadi Rp120 triliun di 2020, dan mencapai Rp150 triliun pada 2021. 

Amat disayangkan, berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi di bidang infrastruktur ternyata sangat besar. Dampaknya tentu saja terkait dengan kualitas bangunan yang pada ujungnya mengancam keselamatan publik.

Kejati dan Pemprov Banten Teken MoU Pencegahan Korupsi

Kejati dan Pemprov Banten Teken MoU Pencegahan Korupsi

korupsi

Guna mencegah korupsi di lingkungan Pemprov Banten, Kejati Banten bersama Pemprov serta 8 Pemda menandatangani MoU sebagai bentuk komitmen pencegahan tipikor. Saat ini Kejati Banten tengah menangani empat kasus korupsi di 2021.