Pemindahan ASN ke IKN Disebut Agak Rumit

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar ada sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak senang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi mengingatkan perpindahan ibu kota penting dilakukan untuk pemerataan pembangunan.

"Ada yang senang ada yang tidak senang. Tapi ingat, Bapak Ibu sudah...," kata Presiden Jokowi sambil menggerak-gerakkan tangannya.

Dalam pidatonya di Rakernas Korpri 2023 di Jakarta, Presiden Jokowi menyinggung perpindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara. Presiden menyebut, daya dukung pulau Jawa sudah tidak lagi kuat menampung lebih dari 50% penduduk Indonesia atau sekitar 150 juta jiwa.
 
Presiden sudah menyiapkan insentif bagi ASN yang ditugaskan pindah ke IKN, termasuk rumah dinas, tunjangan kemahalan hingga fasilitas lainnya. 

Presiden menyentil proses pemindahan yang dinilai agak rumit. Padahal, menurut Jokowi, penempatan luar Jawa bagi pegawai negeri sebagai hal yang biasa.

Presiden Minta ASN Bekerja Lebih Inovatif dan Tidak Monoton

Saat menghadiri pembukaan Rakernas Korpri 2023 di Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak alergi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi. 

Presiden mengatakan Indonesia butuh kelincahan untuk mengejar perubahan yang begitu cepat, agar bisa menjadi negara maju, dan target tersebut harus melalui teknologi dan digitalisasi. 

Presiden mengingatkan apabila Indonesia gagal memanfaatkan peluang, terutama dalam tiga periode kepemimpinan presiden ke depan, maka Indonesia bisa terjebak dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah. Hal itu seperti yang dialami negara-negara di Amerika Latin sejak era 1950 dan 1960-an hingga kini.

Jika tidak bisa mengubah sistem yang ada menjadi lebih cepat, lebih baik dan lebih efisien, Indonesia akan sulit lepas dari middle income trap, padahal peluangnya besar sekali. 

Oleh karena itu, Presiden menegaskan karakter ASN harus berubah, tidak monoton dan tidak terpaku rutinitas. ASN diminta  lebih inovatif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

Gaji Pegawai Honorer Dijamin Nggak Bakal Turun

Reformasi Birokrasi, Jangan Sampai Terbuai Zona Nyaman

Pemberian Fasilitas dan Insentif Bisa Jadi Daya Tarik ASN

Presiden Joko Widodo Rayu ASN Pindah ke IKN

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut beragam fasilitas telah menanti aparatur sipil negara (ASN) yang dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya, insentif khusus. 

"Kalau enggak ada ini (insentif) alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda," ujar Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Rakernas Korpri) 2023, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Selasa, 3 Oktober 2023. 

Selain itu, ASN akan diberikan rumah dinas berupa rumah tapak hingga berbentuk apartemen. Biaya pindah, tunjangan kemahalan, hingga tunjangan istri dan anak akan diperoleh. 

Namun, Presiden mengetahui masih ada ASN yang tidak senang jika dipindahkan ke ibu kota baru. Ia mengaku heran dengan sikap tersebut. 

"Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan biasa saja, sekarang kok jadi kelihatannya kok agak rumit," tuturnya.

Namun, Kepala Negara yakin ASN akan siap apabila dipindah ke IKN. Terutama saat surat keputusan pemindahan telah turun.

"Kalau sudah ditunjuk bapak pindah, bapak pindah, ibu pindah, ibu pindah moga-moga, semua selesai," bebernya.

Presiden Geram kepada ASN yang Berorientasi SPJ

Revisi UU ASN Dinilai Memperkuat Peran Korpri

ASN Tak Senang Dipindah ke IKN, Presiden: Kalau Sudah Ditunjuk, Harus Pindah

Kebijakan Sering Berubah Disebut Faktor Reformasi Birokrasi Tak Maksimal

Presiden: Parpol Boleh Banyak Tapi yang Menentukan Korpri

Penempatan ASN yang Tepat Diyakini Dorong Kualitas Birokrasi

Korpri Bahas Solusi Masalah Birokrasi Lewat Rakernas

Alasan Pendaftaran CPNS 2023 Diundur

Gaji PNS Naik 8%, Pagu Anggaran Kemenkeu 2024 Jadi Rp48,7 Triliun

Hanya Berkurang 1,69% Kemacetan Jakarta Selama WFH ASN

Gaji Tunggal Akan Dirumuskan di RUU ASN

Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan PNS dalam Penerapan Gaji Tunggal

Mulai 2024, Gaji dan Tunjangan ASN Bakal Diberikan Sekaligus

Pemerintah tengah mengkaji perubahan sistem gaji dan pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nantinya gaji ASN akan diberikan secara penuh, termasuk berbagai tunjangannya. 

Dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di DPR RI, Kepala Bappenas/Menteri PPN Suharso Monoarfa bahkan menyebutkan bahwa rencana ini termasuk dalam agenda prioritas 2024.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan, desain single salary merujuk pada sistem gaji di mana ASN hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan dari berbagai komponen penghasilan. 

Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan yaitu gaji dan tunjangan, baik tunjangan kinerja maupun tunjangan lainnya. Sistem grading kemudian akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan ASN. 

Salah Resep

ASN DKI Menyambut Baik Kebijakan WFH 75%

Jakarta: Sejumlah ASN di ruang lingkup DKI Jakarta menyambut baik kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) ditambah menjadi 75 persen. ASN DKI bisa mengontrol pekerjaan secara fleksibel.

Astrid, ASN DKI Jakarta, misalnya. Dengan WFH, dia bisa menangani pekerjaannya secara mobile. Selain itu, Astrid secara langsung berkontribusi untuk membantu mengurangi polusi udara dan mengurangi kemacetan.

"Jadi memang kalau kita mau menjamu tamu sebagai tuan rumah KTT ASEAN, ini kebijakan baik sih," kata Astrid, Selasa, 5 September 2023.

ASN DKI Jakarta lainnya, Widya, juga mendukung kebijakan WFH untuk mengurangi kemacetan. Hal ini sangat terasa dampak bagi dirinya.

Sedangkan Ireni memiliki pandangan lain. Kebijakan WFH akan sulit dilakukan untuk unit tertentu yang harus memberikan pelayanan langsung.

"SKPD yang bisa dilaksanakan secara daring mungkin bisa WFH. Tapi ketika saat SKPD yang pelayanan langsung yang tidak memungkinkan WFH, mungkin ada sesuatu," katanya.

Pemprov DKI Jakarta menambah jumlah ASN WFH. Kebijakan ini berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi tingkat polusi udara dan mengurai kemacetan saat perhelatan KTT ASEAN.

Wali Kota Palembang Lantik 2.594 Pegawai P3K

Palembang: Sebanyak 2.594 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dilantik oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo. Pelantikan dilaksanakan di pelataran Benteng Kuto Besak, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 29 Agustus 2023.

Dari 2.594 P3K yang dilantik, 2.577 orang merupakan fungsional guru dan 17 orang merupakan petugas teknis. Harnojoyo mengucapkan selamat atas dilantiknya seluruh pegawai P3K. 

"Tidak lupa untuk melaksanakan nilai-nilai dasar sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan ilmu pendidikan, adab, akhlak, maupun berbasis teknologi kepada peserta didik ataupun masyarakat kota Palembang," ujar Harnojoyo, Jumat, 1 September 2023.

Orang nomor satu di Kota Palembang ini juga mengingatkan kepada seluruh pegawai yang baru dilantik untuk bijak menggunakan media sosial. Mereka harus tetap menjaga wibawa dan citra pemerintah di mata masyarakat.

Kemendagri Tekankan ASN Harus Netral dalam Pemilu

Rusun ASN Mulai Dibangun Gunakan Dana Rp9,4 Triliun

Revisi UU ASN Bakal Tunda Peniadaan Honorer

Rusun untuk PNS di IKN Rampung Akhir Tahun

Pemprov Banten Keluarkan SE untuk ASN Tangerang Raya Terapkan WFH

ASN Jakarta Dilarang Keluyuran Selama WFH

ASN DKI Jakarta WFH Mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) DKI mulai Senin, 21 Agustus 2023. Langkah itu guna menekan angka polusi udara dan mengurai kemacetan di Jakarta. 

"Khusus di DKI Jakarta, (WFH) 21 Agustus besok," ujarnya kepada awak media, Minggu, 20 Agustus 2023. 

Nantinya pemberlakuan WFH bagi ASN DKI akan dimulai dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. 

"Ya (WFH dari) 21 Agustus sampai 21 Oktober, ASN DKI melakukan work from home, kecuali sekolah, kecuali rumah sakit, kecuali pelayanan dan mudah-mudahan ini bersinergi dengan PPKP (penilaian prestasi kerja pegawai)," ujar Heru. 

Selain itu, kata Heru, bagi yang kantornya terletak di dekat venue penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, mendapatkan kesempatan lebih besar untuk bekerja dari rumah. 

"Menjelang KTT ASEAN di sekitar venue paling banyak di Jakarta Selatan, itu 4-7 September adalah WFH ditingkatkan jadi 75 persen khusus di lokasi itu," jelasnya. 

Sebelumnya Heru mengatakan kebijakan WFH akan diterapkan sebanyak 50 persen dari kehadiran, khusus tanggal 4-7 September meningkat sebanyak 75 persen. "Setelah tanggal 7 yang sekolah biasa kembali dan WFH (pemprov) jadi 50 persen kembali," ujarnya. 

Untuk Sekolah-sekolah yang di sekitar venue, pihaknya juga akan menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama KTT ASEAN berlangsung. "Khusus di lokasi itu, anak sekolah PJJ," jelasnya. 

Kurangi Polusi, Pemprov DKI Terapkan WFH Bagi ASN Besok